REMBANG, Harianmuria.com– Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru Taman Kanak-Kanak (TK) harus terus didorong. Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak didik, juga bisa untuk mendukung kesejahteraan guru TK itu sendiri.
Hal itu disampaikan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Rembang, Hasiroh Hafidz saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Rembang di alun- alun setempat, baru-baru ini.
Hasiroh Hafidz berharap, guru TK harus meningkatkan pendidikannya hingga sarjana. Sehingga, dapat membantu menyiapkan generasi yang unggul sejak usia emas.
“Ini membuat SDM mengajar mereka lebih baik, sehingga anak-anak kita menjadi tunas bangsa harapan kita. Sehat, cerdas, dan bisa berkarya. Termasuk menyiapkan golden age (Red, usia emas) besok 2045, remaja lebih banyak dari orang-orang dewasa,” harapnya.
Istri Bupati Rembang, Abdul Hafidz itu menyebutkan bahwa, TK merupakan bagian dari PAUD. Di mana pendidikan di tingkat itu menjadi pondasi awal anak menerima ilmu di jenjang sekolah di atasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Muhdi. Menurutnya, belum semua guru-guru TK menikmati kesejahteraan seperti tunjangan profesi atau sertifikasi. Pasalnya, masih belum banyak guru TK memenuhi tuntutan pendidikan S1.
“Sampai saat ini, pemerintah belum mampu memberikan penghargaan baik secara keseluruhan kepada guru TK. Kebanyakan guru swasta. Gajinya cuma Rp250.000 sampai Rp500.000,” bebernya.
Menurut Muhdi adanya guru TK yang belum menerima kesejahteraan juga dipicu adanya keterbatasan kuota sertifikasi dari pemerintah. Bahkan, Guru Kelompok Belajar (KB) yang merupakan bagian dari PAUD belum masuk kriteria penerima sertifikasi.
“Jumlah guru PAUD di Rembang mencapai 5.000. Namun semua guru KB belum bisa masuk data base penerima sertifikasi, sedangkan guru TK yang belum masuk data base hanya sebagian,” jelasnya.
Secara nasional, perbandingan guru penerima sertifikasi dengan yang belum hampir seimbang, yakni sebanyak 50 persen atau 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. (Lingkar Network | R. Teguh Wibowo – Koran Lingkar)