KUDUS, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan Perjudian dan Pinjaman Daring bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif dan terhindar dari permasalahan finansial.
“Kami menerbitkan Surat Edaran ini sebagai langkah preventif sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini, belum ada ASN yang terindikasi terlibat dalam judi online, namun pencegahan tetap menjadi prioritas,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Kudus Putut Winarno di Kudus, Minggu, 11 Agustus 2024.
Ia menyampaikan bahwa SE tersebut sudah disebarkan ke semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk unit kerja dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Kudus.
Melalui surat edaran tersebut, diharapkan ASN maupun pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Kudus terhindar dari gangguan sosial, dan psikologis yang disebabkan perjudian dan pinjaman daring.
Bahkan, kata dia, ASN juga diminta menghindari tempat-tempat yang menyediakan sarana perjudian yang dapat mencemarkan kehormatan dan atau merendahkan martabat pemerintah daerah.
“ASN juga dilarang menerima dan melakukan pinjaman atas segala tawaran pinjaman daring yang tidak dikenal yang diterima melalui sarana elektronik,” ucapnya.
Pemkab Kudus juga mengingatkan para ASN agar menggunakan gawai dan media sosial secara bijak, sehingga tidak terjadi pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
ASN juga diminta melaksanakan kewajiban sesuai pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban lainnya, yakni melaksanakan pasal huruf f PP nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS dengan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
“Masing-masing OPD juga diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan secara berjenjang terhadap pegawai di bawahnya agar tidak terjadi pelanggaran atas segala bentuk perjudian dan menghindari terlilit hutang yang disebabkan karena pinjaman daring,” tuturnya.
Jika terjadi pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana SE tentang Larangan Perjudian Daring dan Pinjaman Daring bagi ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Kudus, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lingkar Network | Mohammad Fathur Rohman – Harianmuria.com)
