REMBANG, Harianmuria.com – Isu APBD defisit bikin geger pejabat daerah hingga masyarakat di Kabupaten Rembang. Hal itu pun memicu kontroversi.
Dalam pengumuman resminya, Sekretariat Daerah (Setda) Rembang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 mengalami defisit yang diperkirakan mencapai Rp 90 miliar. Hal ini mencuat akibat asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2023 yang dinilai tidak sesuai.
Dalam APBD 2024, SiLPA yang dipasang sebesar Rp 66,25 miliar. Nominal itu jauh lebih tinggi dari realisasi aktual yang hanya tercatat sekitar Rp 19 miliar.
Masalah ini semakin rumit dengan hilangnya bantuan keuangan kabupaten (bankab) untuk desa, yang diungkapkan oleh Sumardi, Anggota DPRD dari PPP.
Saat itu dirinya menduga bahwa hilangnya bankab ini berhubungan erat dengan defisit anggaran yang terjadi.
Namun, Bupati Rembang Abdul Hafidz menanggapi isu ini dengan tegas. Dalam sebuah pernyataan, dirinya menyatakan bahwa APBD di Rembang tidak ada defisit.
Meskipun demikian, dirinya mengakui bahwa pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Bupati juga menekankan pentingnya penyesuaian antara belanja dan perencanaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan keuangan.
“Tidak ada defisit (APBD 2024). Semua sesuai. Jadi yang namanya anggaran, baik nasional APBN atau APBD itu kalau ada defisit itu ditutup dengan belanja modal,” ungkapnya, Rabu (8/1).
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Pujisantoso memberikan perspektif berbeda. Dirinya mengakui bahwa meskipun dalam segi bahasa tidak ada defisit, namun kenyataannya pendapatan Pemkab Rembang belum terpenuhi.
Hal ini berakibat pada pengurangan belanja yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai program pembangunan daerah.
“Defisit itu adalah bahasa kekurangan di dalam postur APBD. Terus nantinya deefisit itu diganti apa? Ditutup dengan komponen pembiayaan salah satunya adalah Silpa. Terus ada komponen yang lain mungkin dapat dari mana, bisa juga pinjam, nah itu bahasanya defisit. Tetapi, setelah APBD berjalan ya bahasanya bukan defisit, saat ini pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak terpenuhi. Nah, makanya ada pengurangan belanja,” pungkasnya. (Vicky Rio | Harianmuria.com)
