BLORA, Harianmuria.com – Sejumlah guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kabupaten Blora berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah terkait kesejahteraan mereka.
Meskipun berprofesi sebagai pendidik yang penuh dedikasi, mereka masih menerima gaji yang jauh dari kata layak. Mereka juga tidak pernah menerima insentif maupun bantuan lain dari pemerintah.
“Yang saya terima hanya gaji pokok, Rp800 ribu per bulan,” kata Rina, salah seorang guru MTs swasta di Kabupaten Blora, Kamis (15/5/2025).
Menurut wanita yang lulus kuliah tahun 2020 itu, pengabdiannya pada dunia pendidikan untuk menyalurkan keilmuan yang ia miliki. Namun, ia hanya memperoleh informasi lowongan pendidik dari sebuah yayasan.
“Jujur, saya menjadi guru itu untuk menyalurkan keilmuan yang saya peroleh dari kuliah. Kenapa di swasta, karena lowongan yang saya dapat setelah lulus kuliah hanya swasta,” tutur Rina.
Setelah lima tahun mengabdi, Rina berharap dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag), meskipun ia menyadari prosesnya tidaklah mudah.
Senada dengan Rina, Yani yang telah empat tahun mengajar di MTs swasta, mengaku hanya menerima upah sebesar Rp500 ribu yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Ia juga belum pernah menerima insentif atau bantuan lainnya dari pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora saat ini tidak menganggarkan bantuan khusus untuk guru MTs swasta.
“Program insentif dan Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang ada saat ini hanya diperuntukkan bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Kabupaten Blora,” kata Komang.
Berdasarkan informasi dari akun Instagram Kemenag Blora, Pemkab Blora memberikan hibah sebesar Rp9,7 miliar kepada Guru Madin, TPQ, Guru Sekolah Minggu, pemuka agama, dan pengurus tempat ibadah di seluruh Kabupaten Blora.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Blora tahun 2023 menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah guru MTs negeri dan swasta. Jumlah guru negeri tercatat hanya 44 orang, sementara guru swasta mencapai 900 orang.
Selain itu, hanya terdapat 2 unit MTs negeri di Kecamatan Jepon dengan total 839 siswa, terapaut jauh dengan 55 unit MTs swasta yang tersebar di 15 kecamatan dengan total 8.159 siswa.
(EKO WICAKSONO – Harianmuria.com)
