JAKARTA, Harianmuria.com – Komisi VI DPR RI akan melakukan berbagai cara untuk mengawal Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar tidak bernasib sama seperti kasus 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB di Malaysia.
Peluncuran BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) sempat menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan. Bahkan, ada beberapa ahli sejumlah ahli yang menyamakan Danantara dengan 1MDB, skandal keuangan besar dalam sejarah negeri jiran Malaysia.
1MDB didirikan oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak pada 2009. Badan investasi ini menjadi skandal keuangan besar yang melibatkan penyalahgunaan dana investasi negara hingga miliaran dolar AS melalui transaksi tidak transparan dan pencucian uang lintas negara. Dana yang awalnya untuk membiayai infrastruktur dan transaksi terkait ekonomi lainnya di Malaysia, justru dialihkan untuk pengeluaran gaya hidup mewah.
Ketika itu, dilaporkan banyak kasus korupsi yang dilakukan Najib Razak bersama kroni-kroninya yang bersumber dari 1MDB. Najib Razak pada akhirnya harus dipenjara dan dilengserkan dari jabatannya sebagai PM Malaysia akibat skandal ini.
Sementara itu, Danantara ditargetkan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 14 kuadriliun. Melihat banyaknya jumlah aset yang harus dikelola, sejumlah ahli menyebut ambisi Presiden Prabowo ini terlalu berisiko tinggi. Mereka khawatir nasib Danantara akan berakhir seperti 1MDB.
Mengenai hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk mengawal dan mengevaluasi Danantara dan juga para pejabatnya.
Tugas ini sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang BUMN yang memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi berbagai aspek, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), merger, akuisisi, serta berbagai kebijakan korporasi lainnya.
Darmadi juga menyebut pengawasan ini akan mencakup audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk badan usaha dan oleh auditor publik untuk operasional dan investasi holding company. Ia juga mengingatkan, walaupun pengawasan oleh BPK dan KPK sering menjadi fokus, tetapi pengawasan terhadap Danantara akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, dewan pengawas, dan auditor.
“Saya pikir kita akan evaluasi. DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka. Pengawasannya akan dari segala arah. Dari BUMN, DPR, KPK, BPK, auditor, penasehat juga akan mengawasi,” tutur Darmadi, Senin (24/2/2025).
Anggota Fraksi PDI-P itu juga mengingatkan Ketua Dewan Pengawas, Dewan Penasehat hingga Badan Pelaksana Danantara tak akan luput dari pengamatan. Gerak-gerik dan kebijakan mereka terkait Danantara, diakui Darmadi akan terus diawasi.
“Kalau sampai lolos, jago banget ini Ketua Dewan Pelaksana. Nah, ini kalau mentalnya buruk akan berbahaya. Kalau disalahgunakan juga akan berbahaya. Jadi pengawasannya juga akan sangat ketat di DPR,” tegasnya.
Mengenai kekhawatiran Danantara seperti 1MDB Malaysia, Darmadi menyebut pihaknya juga akan memblokir segala intervensi politik yang berusaha ikut campur.
“(Skandal) 1MDB itu kan karena adanya intervensi politik. Nah makanya begitu intervensi politik itu masuk, saya pikir semuanya akan berantakan,” ucapnya.
Darmadi juga menyebut pemerintah juga harus memblokir politikus-politikus dan para pejabat yan erniat mengintervensi Danantara. “Kita harapkan pemerintah ini betul-betul menjaga Danantara agar jangan banyak politikus-politikus atau pejabat yang mengintervensi,” tandasnya.
Belajar dari kasus pejabat Indonesia yang banyak tersandung kasus korupsi, Darmadi berharap kali ini Danantara akan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Pengawasannya harus ditingkatkan. Kalau pengawasannya enggak bagus, akan enggak bagus juga hasilnya,” pungkasnya.
(YUYUN HU – Harianmuria.com)
