JEPARA, Harianmuria.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara melakukan monitoring bakal tempat pembuangan sampah (TPS) baru di Desa Sengon, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Rabu, 13 November 2024.
Anggota Komisi D DPRD Jepara, Haizul Ma’arif menyampaikan, bahwa DPRD Jepara mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara pembuatan TPS baru di wilayah bagian timur. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah pembuangan sampah dari wilayah Kecamatan Mayong, Kalinyamatan, Nalumsari dan sekitarnya.
“Tadi kami meninjau di lahan milik aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tepatnya di Desa Sengon yang luasnya kurang lebih 30 hektare. Di situlah titik yang kita wacanakan untuk dibuat TPS. Rencananya ke depan akan dibuat TPS baru di sini, karena TPS yang ada di Desa Gemulung sudah tidak beroperasi sehingga kami (DPRD Jepara, red) mengusulkan agar Jepara bagian timur ada TPS agar pembuangan sampah dari Kecamatan Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, dan Welahan tidak terlalu jauh sampai TPS di Bandengan,” katanya.
Gus Haiz sapaan akrabnya mengatakan, hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara tempat tersebut memang layak untuk dibangun tempat pembuangan sampah.
Sementara itu, terkait pelaksanaannya, kata dia, tinggal menunggu komitmen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
“Tinggal komitmen dari Pemkab Jepara kapan akan mulai eksekusi, namun kalau melihat perkembangan rapat Badan Anggaran kemarin kayaknya kok pesimis bisa dimulai tahun 2025, karena pertimbangan anggaran yang terbatas. Kalau dari DLH katanya nanti bisa mengakses dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga meringankan APBD kita,” terangnya.
Terkait kendala pembangunan TPS tersebut, kata Gus Haiz, adalah pembuatan jalan baru yang tidak melawati perkampungan warga, sehingga akses lalu lintas warga sekitar tidak terganggu.
“Kendalanya adalah akses jalan, kita ingin membuka akses jalan baru agar tidak melawati jalan perkampungan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Untuk akses jalan sendiri kita estimasi butuh sekitar Rp 5-6 miliar, mungkin paling cepat 2026 baru bisa dimulai,” tandasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Harianmuria.com)
