BLORA, Harianmuria.com – Puluhan warga Kabupaten Blora mendatangi gedung DPRD setempat, Kamis, untuk melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasi terkait lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Warga menilai penegakan Perda belum maksimal, terutama terkait operasional hotel, karaoke, dan peredaran minuman keras (miras). Beberapa hotel bahkan disebut digunakan sebagai tempat prostitusi, sementara penjualan miras terjadi di dekat kawasan pendidikan.
Penegakan Perda untuk Generasi Muda
Salah satu perwakilan warga, Doni, menegaskan penegakan Perda harus dilakukan tanpa kompromi untuk melindungi masa depan generasi muda Blora.
“Bagaimanapun Perda harus ditegakkan, baik dari Satpol PP, anggota DPRD, dan semua pihak, agar kita bisa melindungi generasi muda saat ini,” ujarnya.
DPRD Apresiasi Partisipasi Masyarakat
Ketua DPRD Blora, Mustopa, mengapresiasi langkah aktif masyarakat yang melaporkan berbagai pelanggaran Perda. Ia berjanji masukan ini akan menjadi bahan evaluasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satpol PP.
“Ini masukan bagus dan akan kami diskusikan dengan penegak Perda. Semua laporan, baik dari warga maupun OPD, akan dipertimbangkan agar ada langkah terbaik,” kata Mustopa.
Penegakan Perda dalam 1 Minggu
Mustopa menegaskan, setelah audiensi, akan ada tindakan nyata dari penegak Perda dalam satu minggu ke depan.
“Nanti ada tindak lanjut. Harus ada data, berapa hotel yang berizin, berapa kafe karaoke yang belum berizin dan sudah beroperasi. Insyaallah minggu depan kami minta laporannya,” ujarnya.
Satpol PP Evaluasi Bersama OPD
Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Blora, Welly Sujatmiko, menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama OPD terkait. Hasil evaluasi menjadi bahan kerja untuk penegakan Perda yang efektif.
“Hasilnya nanti sebagai sengkuyung bareng-bareng. Bagaimana Kabupaten Blora bisa investasi sesuai aturan. Musyawarah ini akan segera dirapatkan dengan dinas terkait untuk pengambilan tindakan,” jelas Welly.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
